Duile, Caleg DPRD Sulsel Mulai 'Latah' Suarakan Provinsi Luwu

Antara 'Tembok Berlin' di Lutim dan Penolakan Tana Toraja

Setiap Pemilu, calon anggota legislatif (caleg) yang mengincar suara masyarakat di jasirah utara Sulsel, ramai-ramai mengkampanyekan perjuangan pembentukan Provinsi Luwu. Mereka secara lantang bersuara menyatakan dukungannya dan kesiapannya mendukung provinsi ketika terpilih. Begitupun dengan moment Pemilu 2009, caleg mulai 'latah' menyuarakan perjuangan pembentukan provinsi Luwu, yang sejak puluhan tahun ini hanya sebatas impian bagi masyarakat Tana Luwu.
 
 AS Maslim, misalnya, caleg Provinsi Sulsel asal PNBK ini secara tegas menyatakan siap memperjuangkan pembentukan provinsi Luwu. Bahkan kata Maslim, dalam setiap balihonya, ia mengangkat isu provinsi Luwu sebagai jualan program utamanya. "Kalau saya lolos dan diberi amanah masyarakat Tana Luwu duduk di DPRD Sulsel, maka saya sia memperjuangkan pembentukan provinsi Luwu," tegas Maslim.
 
 Caleg PBB untuk dapil VII Sulsel untuk wilayah Tana Luwu, Isra Rauf Basyuri ikut menyuarakan pembentukan provinsi Luwu. "Provinsi Luwu adalah harga mati bagi kita, makanya kalau saya duduk di DPRD Sulsel, saya siap memperjuangkannya," tegas Isra.
 
 Tak hanya Maslim dan Isra, caleg DPRD Sulsel lainnya yang ikut bertarung di Dapil VII Sulsel, ramai-ramai menyatakan siap memperjuangkan provinsi Luwu.
 
 Menurut dr Andi Qayyim Munarka, Caleg PKS nomor urut dua di daerah pemilihan (dapil) tersebut, pembentukan Provinsi Luwu sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat di empat kabupaten/kota yaitu Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur. 
 
 "Empat daerah di wilayah Luwu butuh sentuhan pembangunan khususnya bidang pendidikan, dengan adanya pemekaran rakyat diyakini bisa lebih sejahtera," katanya.
 
 Alasan tersebut didasarkan pada kenyataan kondisi kesejahteraan rakyat pasca pemekaran Kabupaten Luwu menjadi tiga kabupaten, Luwu, Lutra, Lutim dan satu kota yaitu Palopo, mengalami peningkatan yang sangat pesat. "Hal itu tidak lepas dari kucuran dana APBN yang lebih besar sehingga sarana pendidikan juga semakin baik," terangnya. 
 
 Karena itu katanya terbentuknya Provinsi Luwu Raya diyakini bisa semakin meningkatkan kesejahteraan daerah tersebut. Apalagi wilayah Luwu Raya memiliki potensi alam yang luar biasa khususnya potensi tambang yang kalau dikelola dengan baik keyakinan itu bisa terwujud. Dia memberi contoh tambang nikel yang dikelola oleh PT Inco Tbk pembagiannya terlalu besar sehingga kalau fokus pada Luwu Raya manfaatnya jauh lebih besar bagi rakyat Luwu Raya. 
 
 Untuk mewujudkan provinsi tersebut, caleg PKS terus memperjuangkan untuk memenuhi persyaratan terbentuknya provinsi yaitu harus ada lima kabupaten. Karena itu Kabupaten Luwu diupayakan untuk dimekarkan lagi menjadi Luwu Tengah yaitu Kecamatan Walenrang dan Lamasi. "Langkah strategis sudah dibuat dan akan diluncurkan pada akhir Desember," jelas.
 
 Tak hanya caleg DPRD Sulsel yang lantang menyuarakan pembentukan provinsi Luwu. Caleg tingkat kota Palopo juga, seperti Yasman Miming secara tegas menyatakan
mendukung penuh perjuangan pembentukan provinsi Luwu. "Saya siap berada di barisan terdepan memperjuangkan provinsi Luwu. Tidak ada alasan provinsi Luwu tidak terbentuk," katanya.
 
 Untuk diketahui, empat kabupaten/kota di Tana Luwu belum padu menyatakan kesiapannya ikut bergabung dalam pembentukan provinsi Luwu. Terbukti, dari empat kabupaten, baru tiga yang mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan provinsi Luwu, yakni Kota Palopo, Luwu, dan Luwu Utara. Kabupaten paling bungsu di Tana Luwu, Luwu Timur belum resmi mendukung pembentukan provinsi Luwu karena kabupaten yang dipimpin Andi Hatta Marakarma itu belum mengeluarkan rekomendasi.
 
 Dengan begitu, persyaratan administrasi belum lengkap tersebut, menjadi salah satu kendala utama perjuangan pembentukan provinsi Luwu. Kendala lainnya, empat kabupaten yang bergabung dalam bingkai provinsi Luwu belum memenuhi syarat, karena pemekaran satu wilayah jadi provinsi minimal didukung lima sampai enam kabupaten dan kota. 
 
 Sebenarnya, jika semua elemen masyarakat di Tana Luwu sepakat Tana Toraja yang telah dimekarkan jadi dua kabupaten bergabung dalam bingkai provinsi Luwu, maka persyaratan fisik pembentukan provinsi baru harus didukung lima kabupaten/kota telah terpenuhi. Namun kenyataannya, kalau mau jujur, lebih banyak pihak yang tidak setuju Tana Toraja bergabung. 
 
 Para pejuang pembentukan provinsi yang menolak Tana Toraja bergabung, melirik kabupaten Luwu Tengah yang masih sebatas wacana pembentukannya. Nah, kalau menunggu kabupaten Luwu Tengah terbentuk-- nasibnya masih tak jelas-- maka pembentukan provinsi tidak akan terbentuk dalam lima tahun ke depan. 
 
 Karena itu, para caleg yang kini menyatakan dukungannya terhadap pembentukan provinsi Luwu, bila benar serius akan memperjuangkan pembentukan provinsi, maka hal pertama yang akan dilakukan akan menemui Andi Hasan. 
 
 Mengapa? Ketua DPRD Luwu Timur ini, selama ini diandaikan seperti 'tembok Berlin' yang kokoh menolak dan tidak pernah setuju perjuangan pembentukan provinsi Luwu. Bila Andi Hasan bisa diyakinkan dan dalam tahun ini mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan provinsi, maka persyaratan administasi bisa terpenuhi. Dan, tentunya, kita harus legowo menyetujui dua kabupaten di Tana Toraja bergabung dalam bingkai provinsi Luwu. (tim)
 
 

Banyak Aset Perjuangan Pembentukan Provinsi Tak Jelas

Kabarnya, Mobil Operasional DD 45 T Dijual ke Kendari?

Sejak perjuangan pembentukan provinsi Luwu menggelinding di empat kabupaten/kota di Tana Luwu, empat pemerintah daerah ikut mendukung gerakan perjuangan pembentukan provinsi Luwu itu. Bentuk nyata dukungan tersebut diwujudkan dalam pemberian beberapa sarana pendukung kepada orang-orang yang terlibat di dalam gerakan perjuangan pembentukan provinsi itu. Salah satunya, Pemkot Palopo memberikan modil operasional untuk mendukung Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Luwu (Bakor-PPL) yang diketuai Rakhmad Sujono.
 
 Mobil Kijang DD 45 T yang dulunya adalah mobil operasional di Istana Kedatuan Luwu itu, setelah perjalanan perjuangan pembentukan provinsi jalan di tempat-- boleh dikatakan Bakor-PPL gagal-- tidak jelas lagi keberadaannya. Mobil yang tidak lain aset Pemkot Palopo tersebut, kabarnya telah berpindah tangan ke salah seorang warga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 
 Namun, Rakhmad Sujono yang hendak dikonfirmasi Posmetro mengenai keberadaan mobil DD 45 T tersebut, tidak berhasil dimintai keterangannya karena ponselnya tidak aktif.
 
 Sementara sumber Posmetro di Pemkot Palopo menyebutkan, mobil operasional bagi Bakor-PPL tersebut, keberadaannya tidak jelas. "Kami dapat informasi kalau mobil tersebut telah dijual kepada salah seorang warga Kendari," kata sumber mewanti-wanti identitasnya tidak dikorankan.
 
 Banyak pihak menyayangkan ketidakjelasan aset pergerakan perjuangan pembentukan provinsi Luwu yang tidak lain aset daerah itu. "Semua aset seharusnya dipertanggungjawab, karena milik daerah," katanya. (*)

Waspadai Manuver Politik Fachri Andi Leluasa Soal Aspirasi Provinsi Luwu

Dua Periode Duduk di Senayan, Kemana Saja Bung?

 Anggota DPR RI Partai Golkar asal Tana Luwu, Fachri Andi Leluasa, menggagas ulang percepatan pembentukan Provinsi Luwu, dalam sebuah pertemuan bersama beberapa tokoh pemuda dan anggota DPRD Palopo di RM Teras Aceh, Jalan Merdeka, Kota Palopo, Selasa malam lalu, 23 Desember. Hanya saja, upaya menggagas pembentukan Provinsi Luwu yang dimotori Fachri tersebut dinilai terlambat. Sebaliknya, kecurigaan muncul bahwa Fachri tengah bermanuver karena membidik sesuatu dari gerakan perjuangan pembentukan provinsi; antara kepentingan Pemilu 2009 untuk partainya atawa kepentingan suksesi setelah Provinsi Luwu terbentuk? Waspadai manuver politik tersebut!

 
 Pernyataan Fachri yang secara lantang menyatakan siap mendukung dan mendorong percepatan pembentukan Provinsi Luwu, di akhir masa jabatannya sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar, mendapat dicibiran berbagai kalangan di Kota Palopo. Musababnya, pembentukan provinsi Luwu yang digagas ulang Fachri tersebut, dinilai langkah mundur dan sudah terlambat diwacanakan.
 
 Cibiran bagi Fachri tersebut sangat beralasan. Selama dua periode duduk di DPR RI, Fachri sangat diharapkan bisa memotori perjuangan pembentukan provinsi Luwu. Nyatanya, selama dua periode tersebut, Fachri lebih banyak diamnya ketimbang menyuarakan pembentukan provinsi Luwu, di tengah mencuatnya penolakan pembentukan provinsi Luwu dari Ketua DPRD Luwu Timur, Andi Hasan.
 
 Bisa dipahami, Fachri dan Andi Hasan sama-sama orang Golkar. Fachri diharapkan bisa mendekati Andi Hasan agar mengeluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan provinsi Luwu, ketika Andi Hasan yang juga Ketua Golkar Lutim tersebut secara tegas menolak pembentukan provinsi Luwu. 
 
 Isu pun sempat mencuat di tengah masyarakat, bahwa Golkar yang 'mensetting' penolakan pembentukan Provinsi Luwu, ketika HM Amin Syam masih menjabat Gubernur Sulsel. Amin Syam yang tidak lain Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, terkesan 'takut' kehilangan wilayah kekuasaannya di jasirah utara Sulsel ini, bila Tana Luwu mandiri dalam bingkai provinsi.
 
 Nah, ketika isu tersebut kian kuat di tengah masyarakat, Fachri hanya diam di Senayan. Diamnya Fachri tidak sejalan dengan janji yang dilontarkannya ketika ia berkampanye di Lapangan Gaspa, dalam Pemilu 2004 silam. Ketika itu, Fachri secara lantang menyatakan akan mendukung dan mendorong pembentukan Provinsi Luwu.
 
 Saat ini, ketika masa tugasnya segera berakhir di DPR RI, Fachri kembali bersuara lantang menyatakan siap mendukung dan mendorong pembentukan provinsi Luwu. Karenanya, sangat wajar ketika publik di daerah ini tidak lagi tertarik dengan pernyataan Fachri itu. Fachri dianggap sudah terlambat. Bahkan, publik curiga pernyataan Fachri tersebut sarat manuver politik!
 
 Mengapa demikian? Pertanyaan itu harus menjadi pertanyaan reflektif bagi masyarakat Tana Luwu, di tengah-tengah aspirasi masyarakat dalam pembentukan Provinsi Luwu yang telah mati suri. Apalagi saat ini, masa suksesi menuju Pemilu 2009 kian dekat.
 
 Karena itu, aktivis LSM Baperlu, Soenandar Latief menilai, aspirasi perjuangan pembentukan provinsi Luwu yang akan menggema selama masa Pemilu 2009, akan semakin menguat disuarakan partai politik dan caleg yang ikut bertarung.
 
 Soenandar mengingatkan warga Tana Luwu agar tidak terjebak dan percaya janji-janji kampanye yang dilontarkan caleg, karena selepas Pemilu 2009, kalau telah terpilih maka janjinya akan diingkari. "Kita sudah belajar dari pengalaman Pemilu 2004. Semua cale ketika itu, termasuk Fachri menjanjikan provinsi Luwu. Tapi nyatanya, setelah terpilih, mereka diam dan tidak lagi ikut mendukung pembentukan provinsi," kata Soenandar, seraya menilai, isu perjuangan pembentukan provinsi Luwu di tengah Pemilu 2009 adalah isu basi dan berulangkali.
 
 "Berhentilah membodohi dan meninahbobokan masyarakat Luwu dengan janji Provinsi Luwu," tandas Soenandar, serius.
 
 Boleh jadi, pernyataan Fachri dan berbagai caleg yang ikut dalam 'Pertemuan Merdeka' di RM Teras Aceh sebatas manuver politik menghadapi Pemilu 2009. Fachri yang tidak lagi maju bertarung dalam Pemilu 2009, mungkin punya target lain di balik wacana pembentukan provinsi Luwu. Misalnya, target Golkar tengah digandeng Fachri meski sebagian besar masyarakat di Tana Luwu yakin bahwa Golkar di tingkat provinsi tak menyetujui pembentukan provinsi Luwu.
 
 Atau, target lain yang masih samar, bahwa ketika provinsi Luwu benar-benar terbentuk, maka Fachri yang tampil 'belakangan' menyuarakan pembentukan provinsi akan tampil di depan untuk suksesi kepemimpinan di provinsi yang masih sebatas impian bagi masyarakat Luwu itu.
 
 Untuk diketahui, dalam kunjungan kerjanya di Kota Palopo, Selasa 23 Desember lalu, Fachri menyempatkan waktunya bertemu dengan berbagai elemen pemuda di Kota Palopo di RM Teras Aceh. Mereka yang hadir, di antaranya dua anggota DPRD Palopo dari Partai Golkar Yasman Miming dan Andi Cincing Makkasau, caleg DPRD Sulsel dari PNBK As Maslim, caleg DPRD Sulsel dari PBB Isra Rauf Basyuri, Kadis Pertambangan dan Energi Kota Palopo Amang Usmang, Kadis Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palopo Syamsul Rijal, dan beberapa tokoh pemuda seperti Muchlis Balantja, Rahman Rahim, dan Ilyas Mallewa.
 
 Pertemuan menggagas pembentukan Provinsi Luwu yang dimotori Fachri di RM Teras Aceh disebut sebagai 'Pertemuan Merdeka' yang muaranya menggemakan kembali percepatan pembentukan Provinsi Luwu. Semua kalangan yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk Fachri sepakat dan menyatakan siap memperjuangkan pembentukan Provinsi Luwu.
 
 Fachri dalam kesempatan itu menyatakan, moment Pemilu 2009 dan Pilpres tahun depan, sangat penting dimanfaatkan untuk agenda perjuangan pembentukan provinsi Luwu. "Moment Pemilu 2009 dan Pilpres harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sejumlah tokoh
politik yang ada di Pusat dan regional yang akan bertarung di pemilu, baik pemilu legislatif dan presiden bisa kita dekati untuk dimintakan dukungan membangun pembentukan provinsi Luwu. Kalau moment ini dilepas, maka kita akan kehilangan moment lima tahun lagi. Kita harus menunggu waktu lima tahun akan datang, kan tidak mungkin," kata Fachri.  
 
 Pernyataan Fachri tersebut memang ada benarnya. Namun, jika pernyataan tersebut dikembalikan kepada Fachri, bahwa selama dua periode duduk di DPR RI, kemana saja selama ini? Seandainya memang Fachri serius mendukung pembentukan provinsi Luwu, masyarakat di Tana Luwu tidak harus menunggu lima tahun ini untuk Pemilu 2009, ataupun Pilpres tahun depan. (tim)

Mutasi Gelombang Kedua Kabinet 'Tentram' Masih Digodok

Diprediksi Sebelum Memasuki Tahun 2009


Mutasi gelombang II masih akan dilakukan Walikota Palopo, Drs HPA Tenriadjeg, MSi, setelah melakukan mutasi akbar yang pertama sejak ia kembali terpilih memimpin Kota Palopo untuk periode kedua bersama wakilnya, H Rahmat Masri Bandaso. Menariknya, mutasi gelombang kedua kabinet Tentram (Tenriadjeng-Rahmat Bandaso) kabarnya masih akan dilakukan dalam bulan Desember ini.

Informasi diperoleh Posmetro di Pemkot Palopo, akhir pekan ini, mutasi gelombang kedua akan dikhususkan bagi pejabat eselon IV untuk mengisi sejumlah jabatan yang kosong baik di Pemkot Palopo maupun di unit kerja baru yang dibentuk belum lama ini. Misalnya, pengisian sejumlah jabatan yang masih lowong di Dinas Pemuda dan Olahraga (DPO), Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD), Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Mutasi gelombang kedua, kata sumber koran ini, dilakukan pula untuk penyegaran sejumlah lurah di Kota Palopo, termasuk pengisian beberapa jabatan di kantor kecamatan dan kelurahan. Bahkan, kata sumber, mutasi gerbong kedua ini juga akan menyegarkan beberapa jabatan kepala sekolah setingkat SLTP, SMA/SMK. "Sebelum 2009, mutasi gelombang kedua ini digelar," kata sumber.

Sementara itu, dalam mutasi pertama yang dilakukan Walikota Tenriadjeng, Kamis 12 Desember lalu, sejumlah pejabat mendapat promosi jabatan untuk jabatan eselon II dan III. Ada juga pejabat yang masuk dalam jajaran staf ahli walikota, di antaranya H Jabbar Hamseng membidani hukum dan politik, Ir HAM Hasbi Munarka, MSI membidani pemerintahan; Ir H Natser I Chalid, MSi membidani pembangunan, Drs AS Kaddiraja membidani kemasyarakatan dan SDM, sedangkan Drs H Lanteng Bustami membidani ekonomi dan keuangan.

Sementara pejabat lainnya yang dilantik, di antaranya H Syahban menjabat Asisten Administrasi Umum dan Keuangan; Kadis Tata Ruang dan Cipta Karya Ir H Ibrahim Chairuddin, Kadis Kehutanan dan Perkebunan Ir Zulkarnain Abduh, Kadis Pertambangan dan Energi Drs Amang Usman, MM, Pj Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Ruppe L.

Drs Burhan Sesa, MSi dilantik menjabat Pj Kepala Badan Lingkungan Hidup, Drs H Muchtar Basir, MM, dipercaya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Pendidikan dijabat Drs Syamsul, MSi, dll.

Mengenai mutasi pada gelombang kedua, Walikota Tenriadjeng mengakui bahwa dirinya bersama wakilnya, H Rahmat Masri Bandaso, masih melakukan penggodokan pejabat-pejabat siapa yang akan mengisi jabatan apa. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai dan kita akan melakukan mutasi lagi,” kata Tenriadjeng. (*)

Wanita Muda Dibantu Dua Pria Rampok Wanita Tua

Disangka Sudah Tewas, Jasad Korban Dibuang di Sawah

Tindakan wanita muda ini terbilang nekat. Ia dibantu dua teman prianya merampok seorang seorang wanita tua berusia 59 tahun di Dusun Nanna, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara (Lutra). Sadisnya, sebelum menggasak perhiasan emas korban seberat 10 gram, tiga pelaku terlebih dahulu menganiaya korban yang sudah renta. Bahkan, para pelaku mengira korbannya telah tewas sehingga jasadnya dibuang ke sawah di daerah Rambakulu, Kecamatan Sabbang. Tapi ternyata, wanita malang ini masih selamat.

 Pagi itu, Kamis 4 Desember, warga Desa Rambakulu, Sabbang, tiba-tiba dihebohkan adanya penemuan sesosok tubuh wanita tua terkapar dalam kondisi mengenaskan di pinggir sawah. Salah seorang warga Rambakulu yang hendak pergi ke sawahnya, kaget saat matanya melihat sesosok tubuh wanita itu. 
 
 Tanpa pikir panjang, pria tersebut berteriak mengabarkan kepada warga sekitarnya mengenai penemuan mayat wanita di pinggir sawahnya. "Tolong, ada mayat wanita tua di sini...," teriak pria ini.
 
 Rupanya, ia menduga wanita tersebut telah jadi mayat. Namun, setelah warga berdatangan ke sawah, ternyata wanita itu masih bernafas. Ia masih hidup. Ia siuman beberapa saat kemudian. Setelah itu, wanita malang itu mengaku telah dirampok tiga orang tak dikenalnya.
 
 Menurut Yunus Hibur, kepala SD Terpedo Jaya, pihaknya melaporkan penemuan jasad korban perampokan ke Polsek Sabbang, setelah salah seorang warga menemukan korban yang sempat diduga telah tewas. Namun, setelah diperiksa, ternyata korban masih hidup sehingga langsung dibawa ke puskesmas terdekat.
 
 Siapa wanita malang korban perampokan itu? Dari pengakuannya di depan polisi, wanita itu mengaku bernama Ma'ci, usia 59 tahun, warga Kecamatan Mappadeceng, Kabupaten Lutra. Ia dirampok tiga orang tak dikenalnya dan membuang tubuhnya ke pinggir sawah di desa Rambakulu, Kecamatan Sabbang.
 
 "Pelakunya tiga orang, salah seorang di antaranya perempuan muda," kata Ma'ci, seraya menyatakan, tiga pelaku berhasil mengambil paksa perhiasan emasnya seberat 10 gram.
 
 Bagaimana kronologis perampokan yang nyaris merenggut nyawa Ma'ci? Dalam kesaksiannya di depan polisi, Ma'ci mengaku bertemu dengan tiga pelaku, sewaktu ia hendak ke pinggilingan padi di desanya. Di tepi jalan, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di dekatnya dan tiga pelaku yang berada di atas mobil itu menawarkan tumpangan kepadanya.
 
 Awalnya, Ma'ci menolak. Tetapi, wanita muda yang bersama dua pria itu turun dari atas mobil dan membujuknya. Karena tidak curiga dengan kebaikan yang ditawarkan wanita muda itu, Ma'ci bersedia menerima tumpangan mobil tiga orang yang tidak dikenalnya itu.
 
 Namun, belum beberapa menit berada di atas mobil, si wanita meminta kepada Ma'ci semua perhiasan yang dikenakannya. Ma'ci menolak, tetapi si wanita dan dua temannya memukulnya. Bahkan, mobil korban terus melaju ke Sabbang.
 
 Dalam kondisi tak berdaya, apalagi setelah pelaku memukulnya, ia akhirnya pingsan. "Saya baru sadar ketika dikerumuni warga di pinggir sawah, tetapi saya tidak tahu berada dimana?," kata korban kepada penyidik Polsek Sabbang.
 
 Kapolsek Sabbang, Iptu Yorim dikonfirmasi Posmetro di kantornya, menyatakan, polisi masih menyelidiki tiga pelaku perampokan ini. Menurut Kapolsek, pihaknya belum mengidentifikasi pelakunya, tetapi dalam kasus ini polisi menemukan petunjuk untuk mengungkap siapa tiga pelaku perampokan itu.
 
 Apa petunjuk tersebut? Menurut Kapolsek, pelaku meski telah berusia lanjut, masih sempat melihat plat kendaraan mobil yang dipakai tiga pelaku. Bahkan, korban masih sempat mengingat nomor polisi (nopol) mobil pelaku. "Hanya saja, demi kepentingan penyelidikan, kami tidak bisa mempublikasikan DD atau nopol mobil pelaku," kata Iptu Yorim.
 
 Informasi diperoleh wartawan Posmetro, Yustus Bunga di Polsek Sabbang, sampai berita ini naik cetak, Minggu malam, 14 Desember, tiga pelaku masih dalam pengejaran polisi. Korban berharap, polisi bisa menangkap tiga pelaku. (*)

209 Caleg Perebutkan 10 Kursi di Dapil VII Sulsel

Rivalitas Caleg Tak Terhindarkan

Perebutan 10 kursi DPRD Sulsel dari daerah pemilihan (Dapil) VII dipastikan akan berlangsung seru. Daerah pemilihan yang mencakup empat kabupaten di Tana Luwu ini,
menjadi rivalitas sejumlah Wija To Luwu dan tokoh muda lainnya yang telah dikenal luas di wilayah jasirah utara Sulsel ini. Mereka yang maju, di antaranya Hj Hidayat Nurthalib, Ir Buhari Kahar Mudzakkar, Achdam Surya, Ahmad Ridha, Armin Mustamin Toputiri, Ir Andi Rahmawati Sultani, H Zirmayanto, Drs Marjono, Mahrir, SPd, As Maslim, dll.

 Dapil VII Sulsel diandaikan 'group neraka' bagi caleg yang maju bertarung untuk memperebutkan 10 kursi. Pertarungan bakal berlangsung seru bin sengit, karena Pemilu 2009 diikuti 36 dari 38 parpol peserta Pemilu 2009. Jumlah caleg yang maju bertarung sebanyak 209 orang.
 
 Dari Daftar Caleg Tetap (DCT) yang diusung 38 Parpol, tercatat hanya lima Parpol yang memenuhi kuota 120 persen atau 12 caleg. Kelima Parpol tersebut, yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Kedaulatan (PK), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 
 Untuk Parpol yang mengusung 11 caleg dari 38 Parpol hanya dua, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat (PD). Parpol lainnya, bervariasi mengusung caleg dengan jumlah antara 9-5 caleg. Bahkan, dalam DCT yang diumumkan KPU Sulsel, tercatat tiga Parpol mengusung hanya satu caleg, yakni Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Matahari Bangsa (PMB), dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI).
 
 Sementara Parpol yang hanya mengusung dua caleg, tercatat sebanyak tiga Parpol masing-masing Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Nasional Benteng Kerakyatan (PNBK), dan Partai Patriot. (Peta Politik 38 Parpol di Dapil VII Sulsel selengkapnya Baca Tabel, Red).
 
 Dari lima Parpol yang mengusung 12 caleg, kelima Parpol tersebut menjagokan masing-masing calegnya untuk bisa lolos ke parlemen. Partai Golkar misalnya, menempatkan Armin Mustamin Toputiri, SH, di nomor urut 1. Caleg lainnya masing-masing DR Muchlis Supri, SE, MSI di nomor urut 2, dan Ir Andi Rahmawati Sultani di nomor urut 3.
 
 Tiga caleg Golkar ini, sangat diunggulkan untuk bisa merebut satu kursi dari dapil VII Sulsel. Bahkan, jika melihat konstalasi politik dalam Pemilu 2009, dari 12 caleg usungan Partai Golkar, dua incumbent masing-masing Drs Isjaya Kaladen di nomor urut 5 dan Ir H Abd Madjid Tahir di nomor urut 7, telah membangun jaringan dengan membentuk tim sukses di empat kabupaten/kota, masing-masing Kota Palopo, Luwu, Luwu Timur, dan Luwu Utara. 
 
 Tak hanya itu, Ir Andi Rahmawati yang tidak lain legislator Partai Golkar di DPRD Lutim, telah memiliki popularitas di Tana Luwu, terutama di Lutim dan Kota Palopo. Ia juga dikenal sebagai mantan anggota DPRD Luwu Utara periode lima tahun lalu.
 
 Karena itu, majunya Andi Rahmawati di Dapil VII Sulsel, semakin memperketat persaingan merebut 10 kursi. Bahkan, persaingan sesama caleg di internal Golkar juga tak terelakkan, apalagi Golkar diprediksi paling sedikit merebut dua kursi.
 
 Tak mau kalah dengan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga mengusung 12 caleg, menjagokan Achdam Surya, S.Sos di nomor urut pertama. Legislator PAN di DPRD Luwu Utara ini diprediksi kuat akan berjaya di Lutra untuk dapil VII Sulsel, sehingga banyak yang memprediksikan Achdam bisa melaju ke DPRD Sulsel.
 
 Tak hanya Achdam Surya yang dijagokan PPP, Drs H Abubakar Wasahua di nomor urut 2 dan Rosmita Nasir Sahid di nomor urut 3 juga digadang-gadang bisa merebut suara signifikan di dapil VII Sulsel.
 
 Meski PDIP pada Pemilu lima tahun lalu gagal mendudukkan calegnya di DPRD Sulsel, untuk Pemilu 2009, tampaknya PDIP ingin memenuhi targetnya merebut sedikitnya satu kursi. Karena itu, di Dapil VII Sulsel, PDIP mengusung 12 caleg dengan menempatkan Frederik Latuperissa, SE di nomor urut 1, Drs I Made Merada nomor urut 2, dan Anggry Novitri, S.Ked di nomor urut 3.
 
 Nama Anggry Novitri sebagai 'wajah baru' dalam percaturan politik di Sulsel, menyita banyak perhatian publik di Tana Luwu. Sebab, putri anggota DPRD Sulsel asal PDIP ini, HM Yunus Baso ini, sejak masa pencalegan lalu telah gencar melakukan sosialisasi baik lewat atribut kampanye maupun lewat ajang silaturahmi.
 
 Sementara dua Parpol baru, yakni Partai Hanura dan Partai Kedaulatan juga menjagokan 12 calegnya untuk bisa merebut paling sedikit satu kursi. Partai Hanura yang mengantongi nomor urut 1, menjagokan Drs H Muh Amir Anas, MSi, sebagai caleg nomor urut 1. Sedangkan caleg nomor urut 2 dan 3 usungan Hanura ditempati Orva F Karangan SH, dan Syaid Rasyid, ST.
 
 Partai Kedaulatan dengan nomor urut 11, dalam Pemilu 2009 mendatang, menempatkan Drs Marjono sebagai caleg nomor urut 1. Nama Marjono yang disebut-sebut mewakili masyarakat etnis Jawa di Tana Luwu ini, meski sebagai 'new comer' atau pendatang baru, cukup diperhitungkan. Bos MPS Computer ini, sejak awal pencalegan telah gencar melakukan sosialisasi. Bahkan, Marjono telah membentuk tim sukses di empat kabupaten.
 
 Partai Amanat Nasional (PAN), meski hanya mengusung 11 caleg, tak mau kalah dari lima Parpol yang bisa memenuhi kuota 120 persen. Agar bisa merealisasikan targetnya merebut kursi di DPRD Sulsel, PAN yang menerapkan sistem suara terbanyak menempatkan Ir Buhari Kahar Mudzakkar, MM di nomor urut 1, dan H Ahmad Ridha, SE di nomor urut 2. Dua nama caleg PAN ini, untuk pemilih di Tana Luwu, telah dikenal luas.
 
 Ir Buhari Kahar Mudzakkar misalnya, selain dikenal sebagai salah satu putera Kahar Mudzakkar, Buhari yang juga mantan Wakil Bupati Luwu ini punya basis massa yang jelas di wilayah Luwu. Bahkan, dengan nomor urut 1, Buhari diprediksi akan mendulang suara besar di Luwu, karena alasan pemilih dalam Pilkada Luwu lalu itu, sebagian besar diperkirakan masih akan menjatuhkan pilihannya kepada Buhari.
 
 Ahmad Ridha juga tidak bisa diremehkan caleg lainnya. Kendati lima tahun terakhir lebih banyak berkiprah di Luwu Utara, komunitasnya di Lutra tetap terjaga. Anggota DPRD Luwu Utara dua periode berturut-turut ini, memiliki kerabat dan keluarga besar di Luwu Utara. 
 Sejumlah caleg DPRD Sulsel dari Dapil VII yang ditemui Posmetro secara terpisah, menyatakan optimistisnya bisa lolos ke DPRD Sulsel. Mahrir, SPd, misalnya, mengaku mendapat dukungan suara dari mayoritas warga etnis Lombok dan Sasak asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tinggal di empat kabupaten. "Saya memiliki basis yang berbeda dengan caleg lainnya. Saya misalnya punya basis dari masyarakat etnis Sasak dan Lombok (NTB) di empat kabupaten/kota se Tana Luwu," kata caleg nomor urut dari PBR ini.
 
 Lain Mahrir, lain juga dengan Drs Marjono. Caleg nomor urut 1 Partai Kedaulatan ini membidik suara tidak kurang dari 30-an ribu masyarakat etnis Jawa di Tana Luwu. Bahkan, Marjono sangat yakin bisa meraih simpati warga etnis Jawa di Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
 
 Sementara AS Maslim, caleg nomor urut 1 dari PNBK, juga optimistis bisa duduk di DPRD Sulsel. Meski PNBK hanya mengusung dua caleg, yakni AS Maslim di nomor urut 1 dan Drs Nasruddin Malik di nomor urut 2, Maslim optimis PNBK bisa merebut satu kursi.
 
 Menurut Maslim, sekarang ini, pilihan rakyat melekat pada figur dan latar belakang. Karena itu, menghadapi Pemilu 2009, Maslim yang mengaku telah membentuk tim sukses di empat kabupaten, yakin bisa lolos ke parlemen. "Dari 10 kursi yang akan diperebutkan, PNBK akan merebut antara kursi ke-7, 8, 9, atau 10," katanya, optimistis.
 
 Ketua Partai Demokrat (PD) Kota Palopo yang maju lewat PD, H Zirmayanto, juga optimis bisa jadi anggota dewan di DPRD Sulsel. "Saya tidak mengklaim akan didukung masyarakat etnis tertentu, tetapi saya yakin akan dipilih karena masyarakat tahu komitmen saya selaku caleg dan komitmen partai saya, PD," kata Zirmayanto di kediamannya, akhir pekan ini.
 
 Bersama Hj Hidayat Nurthalib yang kini hengkang ke PD, Zirmayanto yang mengantongi nomor urut 2 mulai gencar melakukan sosialisasi lewat berbagai atribut, seperti baliho, spanduk, stiker, termasuk mencetak puluhan ribu kartu nama. "Biar irit biayanya, saya cetak sendiri kartu nama dan stiker," kata Zirmayanto, tertawa.
 
 Ni'matullah, Ketua OKK Demokrat Sulsel, termasuk pihak yang menjagokan Zirmayanto bisa lolos ke DPRD Sulsel. Namun demikian, ia juga menjagokan Hj Hidayat Nurthalib bisa merebut satu dari 10 kursi yang diperebutkan di dapil VII Sulsel. Alasan Ni'matullah, Ketua DPRD Luwu yang selama ini dikenal sebagai kader tulen Partai Golkar itu, memiliki basis massa yang jelas di Tana Luwu, terutama wilayah Kabupaten Luwu. "Makanya, PD yakin bisa menempatkan kadernya duduk di DPRD Sulsel, karena 11 caleg yang diusung adalah kader terbaik yang punya basis massa di empat kabupaten/kota," katanya. (tim)

Basmin Mattayang Dihadang Kasus Korupsi Baru

Kakaknya, Besse Mattayang Resmi Tersangka Kasus Pengadaan 3.000 Paket Al-Qur'an

BELUM juga selesai menghadapi kasus dugaan korupsi APBD Luwu tahun anggaran (TA) 2005 terkait dana kehormatan bagi 35 mantan anggota DPRD Luwu periode 1999-2004, H Basmin Mattayang selaku Bupati Luwu periode 2004-2009, kini dihadang kasus korupsi baru, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan 3.000 paket Al-Qur'an di Kabupaten Luwu. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo, kini membidik Basmin sebagai salah satu pejabat di Pemkab Luwu tersangkut kasus dugaan korupsi ini.
  
 Bahkan, Kepala Kejari (Kajari) Palopo, Chaerul Amir, SH, MH, berjanji akan memanggil Basmin Mattayang untuk dimintai keterangannya mengenai kasus pengadaan 3.000 paket Al-Qur'an di Luwu itu. Basmin akan diperiksa sebagai saksi selaku pengambil kebijakan dalam program sejuta Al-Qur'an di Luwu.
 
 Kasus ini disinyalir merugikan keuangan daerah senilai Rp190 juta. Saat ini, Kejari telah menetapkan dua tersangka, yakni Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu, Besse Mattayang, dan Pimpinan Proyek Pengadaan 3.000 paket Al-Qur'an, Rahmad Mahmud, yang juga bertindak sebagai pimpinan penanggung jawab teknis kegiatan (PPTK).
 
 Dari hasil pemeriksaan sementara Kejari, kedua tersangka diduga kuat telah melakukan mark-up dalam pembelian sekitar 3.000 paket Al-Qur'an. Ini diperkuat laporan pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahwa terjadi mark-up anggaran sekitar Rp190 juta dalam pembelian Al-Qur'an yang dibagi dalam empat tahap. 
 
 Kedua tersangka melaporkan jumlah pembelian sebesar Rp250 juta. Padahal, jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli 3.000 paket Al-Quran tersebut hanya sebesar Rp83 juta. Harga per paket Al-Qur'an senilai Rp16.000. 
 
 Harga tersebut didapat setelah Besse Mattayang yang tidak lain adik Bupati Luwu, Basmin Mattayang, mendapatkan diskon sebesar 30 persen dari harga normal sebesar Rp20 ribu per paket Al Qur'an. Padahal, rincian pembelian paket Al Qur'an tersebut adalah senilai Rp60 ribu per paket. Setiap peket terdiri dari Al Qur'an, Juz Amma, dan Iqra.
 
 Kajari Palopo, Chaerul Amir, SH, MH, mengatakan, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memanggil Basmin Mattayang sebagai saksi, karena selaku bupati Luwu, ia mengeluarkan kebijakan menswakelolakan program pengadaan Al-Qur'an di Luwu. 
 
 "Selain Basmin Mattayang, kita juga akan memeriksa Sekda Luwu, H Ansar Pandaka. Cuma, untuk pemeriksaan pertama, Ansar Pandaka tidak memenuhi pemanggilan Kejari tanpa alasan yang jelas," kata Kajari, seraya menyatakan, usai perayaan Idul Adha ini, Ansar Pandaka kembali akan dipanggil untuk kedua kalinya.
 
 "Kita minta Ansar Pandaka sebagai saksi memenuhi surat pemanggilan Kejari," imbuh Kajari.
 
 Lantas, kapan Kejari akan memeriksa Basmin Mattayang? Kajari menyatakan, pemeriksaan Basmin Mattayang akan dilakukan secepatnya, diperkirakan dalam bulan Desember ini. "Penyidik juga akan memeriksa ulang dua tersangka, yakni Besse Mattayang dan Rahmad Mahmud," katanya.
 
 Ditanya adanya tersangka baru dalam kasus ini, menurut Kajati, tidak menutup kemungkinan tersangka bertambah. "Jadi, kita tunggu saja hasil pemeriksaan saksi-saksi lainnya, seperti Basmin Mattayang dan Sekda Luwu, Ansar Pandaka," katanya. (*)

Ketua Yayasan Budi Bhakti Kota Palopo, Benny Wijaya

Sebaiknya, Ada Etnis Tionghoa Duduk di DPRD Palopo

Masyarakat etnis Tinghoa berpose bersama wakil Walikota Palopo berpose bersama Wakil Walikota Palopo, Ir H Rahmat Masri Bandaso dan Camat Wara, Muh Ansir Ismu, usai menyalurkan bantuan korban banjir.  Selama penanganan banjir, sebanyak 3 kali organisasi sosial masyarakat etnis Tionghoa ini menyalurkan bantuan.

-------------------------------------------------------------------------------------------

MESKI sulit menyatukan suara masyarakat etnis Tionghoa untuk memilih salah satu caleg dari etnis Tionghoa yang maju bertarung dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Palopo, namun Ketua Yayasan Budi Bhakti Kota Palopo, Benny Wijaya, sangat setuju bila ada caleg dari etnis Tionghoa yang lolos ke parlemen. 
 
"Memang sulit mengarahkan suara masyarakat etnis Tionghoa mendukung salah satu satu caleg dari etnis Tionghoa, tetapi kalau suara etnis Tionghoa bisa utuh, maka peluang caleg etnis Tionghoa duduk di DPRD Palopo sangat terbuka lebar," kata Benny Wijaya saat berbincang-bincang dengan Posmetro Palopo, akhir pekan ini.
 
Benny secara tegas menyatakan, organisasi masyarakat etnis Tionghoa yang dipimpinnya, Yayasan Budi Bhakti, tidak terlibat dalam politik praktis, karena bergerak dalam bidang sosial. Namun diakuinya, tidak menutup kemungkinan, anggota Yayasan Budi Bhakti secara pribadi, menjadi tim sukses salah satu caleg dari etnis Tionghoa jelang Pemilu 2009.
 
Kembali ke persoalan banyaknya etnis Tionghoa jadi caleg dari partai politik berbeda, Benny secara pribadi memberikan apresiasi positif. Ia menilai, semua caleg dari etnis Tionghoa adalah putera daerah terbaik. 
 
Cuma, Benny secara pribadi sangat menyayangkan, caleg etnis Tionghoa yang maju baik di daerah pemilihan I dan II, saling bersaing dan tidak ada yang mau 'mengalah' satu sama lainnya agar suara masyarakat etnis Tionghoa bisa menempatkan 'perwakilannya' di parlemen.
 
Menurut Benny, suara masyarakat etnis Tionghoa yang berkisar 2.000-an orang di setiap daerah pemilihan (dapil), jika utuh mendukung salah satu caleg, maka sangat berpotensi mendudukkan satu caleg untuk masing-masing dapil di Kota Palopo. "Tapi karena semuanya ngotot, maka saya ragu tidak ada caleg dari etnis Tionghoa yang bisa lolos ke parlemen," katanya.
 
Lantas, bagaimana agar suara masyarakat etnis Tionghoa bisa utuh dan diarahkan kepada salah satu caleg? Benny menyatakan, dibutuhkan 'campur tangan' dari semua masyarakat etnis Tionghoa, termasuk para sesepuh warga 'Chipal' (China Palopo) untuk bisa duduk bersama mencari 'jalan terbaik'. Misalnya, para sesepuh masyarakat etnis Tionghoa memediasi agar suara masyarakat etnis Tionghoa dalam Pemilu 2009 mendatang, bisa diarahkan kepada salah satu caleg yang dianggap punya kapasitas dan integritas memawakili masyarakat etnis Tionghoa di parlemen. 
 
Untuk diketahui, seperti diberitakan Posmetro Palopo edisi sebelumnya, dalam
Daftar Caleg Tetap (DCT) di dua dapil yang ditetapkan KPU, sedikitnya dua sampai empat warga 'Chipal' diusung parpol sebagai caleg. Mereka, di antaranya Megalena Yuli T diusung Partai Kasih Demokrasi Indonesia sebagai caleg nomor urut 3 di dapil I, Irwan Iendho Z caleg nomor urut 4 PDIP di dapil I, Roni, caleg nomor urut 6 PNBKI di dapil I, dan Kartina Honny S diusung PAN dengan nomor urut 9.
 
Untuk dapil II, PDP mengusung Yerry Lindayal di nomor urut 5, dan Claudia Ciulyawaty, SE, diusung Partai Demokrat nomor urut 9. Sementara Puspa Indah Yanti yang bersuamikan pria etnis Tionghoa juga diperhitungkan meraup suara dari etnis Tionghoa. Ia diusung sebagai caleg nomor urut 3 Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) di dapil II.
 Dengan mengusung warga 'Chipal' jadi caleg, parpol berharap bisa memperoleh suara signifikan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Parpol tampaknya ramai-ramai membidik suara etnis Tionghoa di dua dapil dalam Pemilu 2009 di Kota Palopo, 9 April tahun depan. (*)

Tertibkan Penambang Emas Liar di Siguntu

Banjir Bandang Isyarat Alam dari Daerah Hulu

Banjir bandang yang menerjang lima kecamatan di Kota Palopo, Selasa 4 November silam, memang tidak ada benang merahnya dengan aktivitas penambangan emas secara liar di Bukit Siguntu. Begitupun dengan kegiatan eksplorasi potensi tambang emas di Bukit Mangkaluku, wilayah hulu Latuppa. Namun, boleh jadi, banjir bandang itu sebagai
isyarat alam, kalau di balik potensi emas yang menjanjikan kesejahteraan di Bukit Siguntu dan Mangkaluku, sesungguhnya mangandung bahaya besar yang mengancam keselamatan jiwa banyak manusia. 

Selebihnya, banjir bandang yang menelan satu korban jiwa dan tidak kurang dari 3.500-an rumah warga rusak berat dan ringan, sebagai peringatan alam, agar para penambang liar menghentikan keserakahan menggali tanah dan bebatuan yang mengandung emas bernilai mahal itu di kawasan Bukit Siguntu, termasuk wilayah Mangkaluku.

Paling tidak, Pemerintah Kota Palopo sebagai pihak yang bertanggung jawab dengan keselamatan warganya, hendaknya segera menertibkan para penambang liar di Bukit Siguntu. Bukan tidak mungkin, kesejahteraan yang dinikmati warga saat ini hanya akan menjadi bom waktu di kemudian hari. 
 
”Aktivitas penambangan emas secara liar masih sering berlangsung di Siguntu. Tanpa disadari, aktivitas mereka itu bisa menimbulkan kerusakan alam yang sewaktu-waktu bisa memuntahkan bencana," kata Hairul, ketua Gamapala Kota Palopo, prihatin.
 
Menurutnya, apa yang dilakukan penambang liar, yakni menambang emas tanpa kendali, bisa menjadi bom waktu bagi masyarakat Palopo. Kelak, bila bom itu meledak, akan membawa penderitaan dan kesengsaraan kepada warga berkepanjangan, terutama mereka yang bermukim mulai dari daerah hulu sungai Latuppa sampai daerah hilir.
 
”Saya pikir, kalau warga terus dibiarkan menambang tanpa kendali, cepat atau lambat, bahaya bencana itu akan datang,” katanya. 
 
Boleh saja, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Alam (BPM SDA) Kota Palopo, Amang Usman berdalih, banjir bandang lalu itu tidak terkait aktivitas penambangan emas di Siguntu. Katanya, banjir bandang menerjang Palopo adalah banjir kiriman disertai longsor dari daerah Bonglo, Kecamatan Bastem, Kabupaten Luwu, yang tumpah masuk ke alur sungai Latuppa.
 
Tapi ingat, aktivitas pertambangan emas secara liar yang dilakukan sekelompok warga di daerah hulu, terutama di sekitar alur sungai Tarra, Siguntu, harus diwaspadai sebagai salah satu ancaman datangnya bencana alam bagi warga Kota Palopo. "Yang diuntungkan hanya sekelompok penambang liar saja, tetapi yang kena bencana ribuan jiwa warga Palopo. Makanya, Pemkot harus tegas melarang aktivitas penambangan liar di bukit Siguntu, termasuk Mangkaluku," tegas Hairul, serius.
 
Kepala Kecamatan Mungkajang, Mas Jaya yang dikonfirmasi Posmetro Palopo mengenai aktivitas pertambangan emas secara liar di Siguntu dan Mangkaluku, secara tegas menyatakan, sejak polisi menangkap sekelompok penambangan liar sekira dua bulan lalu, tidak ada lagi aktivitas pertambangan liar yang dilakukan masyarakat. "Sudah ditertibkan," tegasnya.
 
Sekarang ini, pascabanjir katanya, banyak warga Mungkajang turun ke sungai untuk mendulang emas. "Mereka bukan penambangan emas liar, mereka hanyalah pendulang emas yang mencari rejeki di sungai pascabanjir," kata Mas Jaya, seraya mengakui, pascabanjir, banyak endapan emas terbawa banjir dan longsor dari alur sungai Tarra, wilayah Siguntu.
 
"Emas yang terbawa arus banjir dan longsor itu ramai-ramai didulang warga. Mereka biasanya mendapatkan satu sampai tiga gram emas per hari," kata Mas Jaya, seraya menyatakan, aktivitas pendulangan emas di sepanjang sungai Latuppa sampai ke wilayah Pajalesang tidak akan ditertibkan, mengingat aktivitas pendulangan emas itu sifatnya hanya temporer. 
 
"Kita hanya mengingatkan agar pendulang emas tidak melakukan penggalian di alur sungai, karena bisa merusak alur sungai Latuppa. Silakan saja mendulang emas dari sisa banjir lalu," katanya. (*)

Emas Siguntu, Dulu dan Kini

Tak Pernah Aman dari Penambang Liar

Wilayah Siguntu, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo, mengandung emas yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat Palopo. Sudah sejak puluhan tahun, bahkan semasa Kota Palopo masih berada dalam bingkai Kabupaten Luwu, kandungan emas di 'perut' Siguntu telah ditambang secara liar oleh sekelompok masyarakat di sana. Jejak penambangan liar itu dapat ditemukan dari bekas lubang galian sedalam sedalam 20-an di Siguntu.

Lubang menganga di kaki bukit Siguntu itu diandaikan 'lubang tikus' di tengah kawasan hutan lindung dalam wilayah pegunungan Siguntu. Jumlahnya mencapai 10 buah. Lubang tikus tersebut bekas penggalian tanah yang dilakukan penambang liar. Tanah yang diambil dari galian lubang sedalam sekira 20-an meter itu, mengandung emas yang ditambang secara tradisional.
 
Setelah Kota Palopo terbentuk menjadi daerah otonom, Pemkot Palopo mulai memberikan perhatian serius terhadap penambang liar di Siguntu. Berkoordinasi aparat kepolisian, serangkaian razia penambang liar dilakukan. Namun ironis, semakin razia dilakukan, aktivitas pertambangan liar di Siguntu terus berlangsung. Bahkan sampai sekarang ini, masih ada sekelompok warga yang melakukan penambangan emas secara ilegal di Siguntu.
 
Mengetahui wilayah Siguntu menyimpan potensi emas, Pemkot melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Alam (BPM-SDA) mencari mitra kerja untuk mengeksplorasi potensi emas Siguntu. Pemkot sempat berencana potensi emas ditambang secara legal dengan menggandeng perusahaan tambang dari luar daerah, dimana masyarakat setempat akan diberdayakan supaya bisa meningkat taraf hidupnya. Juga agar kelestarian kawasan hutan di wilayah Siguntu tetap terjaga.
 
Salah satu perusahaan tambang emas dari Taiwan, Seven Energy Group menggandeng CV Frantika tertarik menambang emas di Siguntu. Perusahaan yang dipimpin Mr Zhing ini mendapatkan ijin melakukan eksplorasi di atas lahan seluas 40 hektar di Siguntu. Lahan tersebut, sudah termasuk di dalamnya 10 'lubang tikus' bekas aktivitas penambangan liar.
 
SEG-- Seven Energy Group-- belum melakukan eksplorasi satu tahun, berbagai penolakan muncul dari LSM pemerhati lingkungan hidup, mahasiswa, dan masyarakat peduli lingkungan lainnya dari Latuppa. Bahkan, Walhi Sulsel ikut menolak rencana tambang emas Siguntu karena dinilai akan mendatangkan bencana besar bagi masyarakat Kota Palopo.
 
Singkatnya, tak tahan didemo, SEG akhirnya hengkang dari Siguntu. Padahal, perusahaan ini telah menginvestasikan sebagian modalnya untuk membangun base camp pertambangan emas di wilayah Bora. Di sini, SEG berencana melakukan tambang emas menggunakan alat tromol.
 
Apakah setelah SEG hengkang dari Siguntu menjamin tidak ada lagi penambangan emas secara liar di Siguntu? Ternyata tidak! Buktinya, belum dua bulan ini, polisi menangkap sekelompok penambang liar yang melakukan penambangan emas Siguntu di daerah Lebang. 
 
Penambang liar ini mengangkut tanah bekas galian dari Siguntu mengandung emas menggunakan karung ke Lebang, setelah melakukan penggalian di Siguntu. Selanjutnya, tanah berikut bebatuan yang 'dicuri' dari Siguntu diolah menggunakan mesin tromol dan air raksa di Lebang. Ternyata, SEG hengkang semakin membuka peluang maraknya penambang liar menguras 'perut' Siguntu. Emas Siguntu tak pernah aman dari penambang liar. 
 
Makanya, jika penambang liar tidak segera ditertibkan secara serius, maka kerusakan kawasan hutan lindung di Siguntu akan mendatangkan bencana besar bagi warga Palopo. (*)

Palopo Jajaki Pembangunan Listrik Rp6 Miliar

Setiap Tahun, PJU Habiskan Rp2 Miliar dari APBD

Pemerintah Kota Palopo menjajaki pembangunan pembangkit listrik tenaga air yang direncanakan dibangun di DAS Bambalu, Kecamatan Wara Barat. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana sekitar Rp6 miliar dengan sumber pembiayaan utama berasal dari APBD Palopo. Meski demikian, Pemkot akan menggandeng investor listrik untuk mendanai lebih awal proyek ini, jika pembangunan pembangkit listrik ini bisa diwujudkan pada tahun 2009 mendatang.
 
Sekretaris Daerah (Sekot) Palopo, HM Jaya menyatakan, setiap tahunnya, Pemkot Palopo mengeluarkan anggaran sedikitnya Rp2 miliar untuk biaya penerang jalan umum (PJU) dengan rinciannya biaya aliran PJU Rp1,2 miliar dan Rp800 juta untuk biaya operasional dan pembiayaan UPTD PJU Kota Palopo. 
 
Untuk efisiensi anggaran, kata Sekot, Pemkot akan menggandeng investor untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air di DAS Bambalu, mengingat potensi air di DAS tersebut bisa memproduksi listrik yang besar untuk memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat Palopo, terutama daya listrik untuk PJU. "Proyek listrik ini bisa dilakukan dengan sistem multy years, sehingga selama tiga sampai lima tahun, APBD Palopo akan mendanai Rp2 miliar proyek listrik ini," katanya. 
 
Dikatakan Sekot, tanpa proyek listrik ini, sebenarnya Pemkot Palopo mengeluarkan anggaran Rp2 miliar untuk pembiayaan PJU dan kantor PJU Kota Palopo. "Dana ini bisa diplot selama tiga sampai lima tahun untuk mendanai proyek multy years pembangunan pembangkit listrik tenaga air," katanya. 
 
Ada dua manfaat penting dari pembangkit listrik tenaga air dengan memanfaatkan potensi air DAS Bambalu. Manfaat pertama, Kota Palopo tidak akan mengalami krisis listrik karena sebagian daya listrik yang diproduksi dari pembangkit listrik tenaga air dari Bambalu dapat dijual ke PLN. Kedua, daya listrik tersebut akan dipakai menerangi semua PJU di Kota Palopo, termasuk perkantoran dalam lingkup Pemkot Palopo.
 
Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Alam (BPM SDA), Amang Usman, menyatakan, PT Bukaka sebagai investor listrik ternama dan terbesar di Sulsel, tertarik melebarkan sayap usahanya ke Kota Palopo untuk investasi kelistrikan dengan pemanfaatan potensi sumber air di DAS Bambalu. "Kita siap mendatangkan PT Bukaka karena memang telah pernah mengajukan penawaran ke Pemkot," kata Amang.
 
Wakil Walikota Palopo, Ir H Rahmat Masri Bandaso, mengakui, DPRD Palopo ketika ia masih menjabat Ketua DPRD, pernah menyetujui rencana proyek multy years pembangunan pembangkit listrik tenaga air di DAS Bambalu. Bahkan katanya, tanpa menyebut nama investornya, Rahmat menyatakan salah satu investor yang tertarik menginvestasi pembangkit listrik tenaga air di DAS Bambalu, telah pernah melakukan ekspose di DPRD. "Makanya, peluang investasi kelistrikan di Palopo sangat terbuka lebar, apalagi proyek multy years ini sifatnya jangka panjang yang muaranya menghemat APBD," katanya. (*)

 

Emas 50 Ton di Tengah Ancaman Bencana

 Bukit Mangkaluku Bisa Ditambang 25 Tahun

Kota Palopo merupakan daerah yang memiliki tambang emas terbesar di Sulsel yang hingga saat ini belum dieksplorasi. Padahal potensi ini memberi kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat. 
 
Bahkan, kata ahli geologi dari Aura Celebes, Ir Budi, kandungan emas Palopo di wilayah Mangkaluku, Kelurahan Latuppa, Kecamatan Wara, defositnya mencapai 50-an ton yang bisa dieksploitasi selama 25 tahun. 
 
Potensi tambang emas Palopo selama ini hanya dikenal di Bukit Siguntu, juga berada di wilayah Latuppa. Namun, jika dibandingkan potensi emas di Mangkaluku, potensi emas yang terkandung di wilayah Siguntu belum ada apa-apanya. 
 
Kandungan emas di Mangkaluku yang telah dieksplorasi Aura Celebes menggandeng 
Avocet Mining, perusahaan tambang emas raksasa asal Inggris ini, menunjukkan hasil yang sangat menjanjikan industri tambang emas untuk kehidupan yang layak bagi warga Palopo. Eksplorasi yang dilakukan tahun 2007 pada 12 titik atau setara dengan lahan seluas 400X600 meter persegi di Mangkaluku, diperkirakan mengandung defosit emas tidak kurang dari 15 ton.

Masih ada sekitar 10-an titik yang belum dieksplorasi Aura Celebes dan Avocet Mining di Mangkaluku, yang kandungan emasnya diperkirakan lebih besar dibandingkan lokasi 12 titik yang selesai dieksplorasi. 

Ir Budi memperkirakan kandungan emas 10-an titik yang belum dieksplorasi tersebut di atas 30-an ton, sehingga diperkirakan defosit emas untuk wilayah Mangkaluku bisa di atas 50-an ton. "Makanya, defosit emas ini sangat layak dieksplorasi sampai 25 tahun ke depan," katanya.
 
Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Alam (BPM-SDA) Kota Palopo, Drs Amang Usman mengungkapkan, secara potensi, kandungan emas di Mangkaluku memang lebih besar dari Siguntu. "Defosit emas di Siguntu meski belum ada hasil eksplorasinya, tidak sebesar kandungan emas di Mangkaluku," kata Amang kepada Posmetro Palopo, akhir pekan ini.

Aura Celebes dan mitra kerjanya, Avocet Mining, belum melakukan eksploitasi kandungan emas Mangkaluku, karena belum mengantongi perijinan eksploitasi dari pemerintah pusat, termasuk Pemkot Palopo.
 
"Kandungan emas antara 30-50 ton layak dieksploitasi antara 20-25 tahun. Jika defosit emas Mangkaluku tidak mencapai defosit 30-50 ton, tentunya Aura Celebes dan Avocet Mining akan mundur melakukan aktivitas pertambangan dari wilayah Mangkaluku," kata Amang.

Ditegaskan Amang, masyarakat Kota Palopo tidak perlu khawatir mengenai rencana Aura Celebes dan Avocet Mining melakukan eksploitasi emas di Mangkaluku. Sebab katanya, sebelum perusahaan tambang emas terbesar di Sulsel dan Inggris itu melakukan eksploitasi, harus mendapat persetujuan pemerintah kota. 

"Kalau kita sepakat tidak setuju adanya eksploitasi tambang emas Mangkaluku, maka Aura Celebes dan Avocet Mining tidak akan berlama-lama di Mangkaluku," katanya.

Untuk itu, Amang mengajak semua elemen masyarakat di Kota Palopo untuk duduk bersama membicarakan rencana eksploitasi kandungan emas Mangkaluku. "Mari kita bicarakan secara terbuka. Kalau kita sepakat memberi persetujuan kepada Aura Celebes dan Avocet Mining melakukan eksploitasi emas Mangkaluku, maka mari kita sama-sama menyetujuinya. Begitupun kalau kita menolak, mari juga kita menolaknya secara bersama-sama," pungkas Amang. (*)